Persamaan Kedudukan Warga Negara

A.    Kewarganegaraan R.I.

Rakyat dalam suatu negara, yaitu meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekusaan negara itu

a.       Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan, dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

b.      Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah.

Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat dibedakan penduduk danbukan penduduk.

a.       Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk.

b.      Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.

Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dapat dibedakan warga negara dan bukan warga negara.

a.       Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu mrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi.

b.      Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).

B.     Asas Kewarganegaraan

Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan :

a.       Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.

b.      Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.

Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak :

a.       Hak Opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).

b.      Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

Penentuan Kewarganegaraan dapat dibedakan menurut Asas :

a.       Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dan lain-lain).

b.       Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah/keturunan dari orang yang berangkutan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas-asas kewarganegaraan yang diterapkan adalah:

Asas Ius Sanguinis (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraa  seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Asas Kewarganegaraan Tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang ini. Dengan diterapkannya asas-asas tersebut di atas, maka masalah kewarganegaraan di Indonesia sekarang ini tidak mengenal lagi istilah kewarganegaraan ganda (bipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride).

C.    Penduduk dan Warga Negara Indonesia

Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk :

a.       Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

b.      Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

c.       Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang­undang.

Penduduk di Indonesia, berdasarkan Indische Staatsregeling  tahun 1927, terbagi dalam 3 golongan, yaitu:

a.         Golongan Eropa, yang terdiri atas :

ü  Bangsa Belanda,

ü  Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa

ü  Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)

ü  Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan keturunannya.

b.         Golongan Timur Asing, yang terdir atas :

ü  Golongan Cina (Tionghoa), dan

ü  Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain).

c.         Golongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi:

ü  Orang-orang  Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, dan

ü  Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.

Peraturan perundangan tentang warga negara Indonesia yang pernah berlaku :

a.       Undang-Undang  RI Nomor 3/1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

b.      Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penyelesaian Dwi kewarga­negaraan antara Indonesia dan RRC,

c.       Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 3/Tahun 1946,

d.      Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2 Tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi,

e.       Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958,

f.       Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan perundangan pendukung pelaksanaan UU tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

a.       Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,

b.      Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

c.       Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

d.      Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan.

D.    Kedudukan WN dan Pewarganegaran di Indonesia

a.       Kedudukan Warga Negara

Kedudukan warga negara di dalam suatu negara, sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Perbedaan status/kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial – budaya maupun pertahanan keamanan.

Hak dasar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar sebagai warga negara :

ü  Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26)

ü  Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),

ü  Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat 2),

ü  Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28),

ü  Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)

ü  Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),

ü  Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),

ü  Mendapat pendidikan (Pasal 31),

ü  Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),

ü  Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan

ü  Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).

Kewajiban Dasar Sebagai Warga Negara :

ü Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I),

ü Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea II),

ü Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945, alinea IV),

ü Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2),

ü Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)

ü Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat (1)),

ü Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35)

ü Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36),

ü Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A),

ü Menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B).

Hak Warga Negara Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

ü Hak dibidang politik, misalnya hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial  politik.

ü Hak di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, dan ikut serta menangani pendidikan.

ü Hak di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, dan hak untuk berusaha.

ü Hak di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, mengembangkan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.

Tanggungjawab Warga Negara Dalam Pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Bertanggungjawab Terhadap :

ü  Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.

ü  Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil

ü  Hukum dan pemerintahan RI.

ü  Usaha pembelaan negara.

ü  Pelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-hankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

b.      Pewarganegaraan di Indonesia

Pewarganegaraan (naturalisasi) adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia :

ü  Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan/ perjanjian yg terlebih dahulu berlaku (berlaku surut),

ü  Kelahiran (asas ius soli),

ü  Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing di bawah umur 5 tahun),

ü  Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia,

ü  Pewarganegaraan (naturalisasi),

ü  Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia,

ü  Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah atau ibunya (asas ius sanguinis),

ü  Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yg orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun/sudah kawin melalui pernyataan.

Syarat – Syarat Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU No. 12/2006

ü  Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

ü  Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 th berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;

ü  Sehat jasmani dan rohani;

ü  Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;

ü  Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun/lebih;

ü  Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

ü  Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

ü  Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Kehilangan Kewarganegaraan R.I.(UU No.12/2006)

ü  Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,

ü  Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,

ü  Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun,  bertempat tinggal di luar negeri,

ü  Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden;

ü  Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,

ü  Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing,

ü  Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing;

ü  Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing,

ü  Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.

E.     Persamaan Kedudukan Warga Negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Dalam bahasa ilmu politik, persamaan kedudukan warga negara biasa disebut dengan istilah “persamaan politik” (political equality). Persamaan politik adalah keadaan di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama sebagaimana yang lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara (Ranney, 1982:280).

Penekanan prinsip persamaan politik adalah persamaan kesempatan untuk berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Sebab, partisipasi nyata warga masyarakat yang satu dengan yang lain tentu saja berbeda-beda, tergantung pada kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi masing-masing pihak.

Menurut Harold J Laski, prinsip persamaan kedudukan warga negara memiliki dua dimensi, yaitu:

a.         Tidak adanya keistimewaan khusus

Kesempatan yang sama diberikan kepada setiap orang. Jadi, negara tidak boleh memberikan pengistimewaan khusus kepada individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat, entah itu atas dasar alasan ras, agama, jender, golongan budaya, suku, ataupun status sosial dalam masyarakat.

Kenyataan di masyarakat memang menunjukkan bahwa banyak terjadi ketidaksamaan, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa perlakuan yang tidak sama terhadap warga negara dibenarkan. Kita harus memperjuangkan persamaan warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Negara berkewajiban memperlakukan setiap orang dan semua warganya secara sama dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik. Apa pun ras, agama, jender, golongan budaya, suku, maupun status sosialnya, semua wara negara yang harus diperlakukan sama. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk ikut srta dalam proses pembuatan keputusan politik.

”Persamaan” hidup, merupakan sikap yang mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama tanpa diskriminasi.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan perekat yang melekat dan tertanam kuat dalam jiwa bangsa  Indonesia.

b.         Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural)

Nilai kultural yang perlu dilestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup :

ü  Nilai Religius .

ü   Nilai Gotong Royong .

ü  Nilai Ramah Tamah.

ü  Nilai Kerelaan Berkorban dan Cinta Tanah Air.

c.       Jaminan Persamaan Hidup Dalam Konstitusi Negara

ü  Pembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwa ....... kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ..........

ü  Sila-Sila Pancasila,

ü  UUD 1945 (Pasal 26 sampai dengan pasal 34) dan

Peraturan Perundangan Lainnya, antara lain:

ü  UU No. 40 Tahun 1999, mengeluarkan pikiran & tulisan melalui “Pers”.

ü  UU No. 3  Tahun 2002, membela negara melalui “Pertahanan Negara”.

ü  UU No. 31 Tahun 2002, mendirikan “Partai Politik”,

ü  UU No. 4  Tahun 2004, hak praduga tak bersalah melalui “Kekuasaan Kehakiman”.

d.      Prinsip persamaan kedudukan warga negara di berbagai bidang:

ü  Dalam bidang ekonomi

Ø  Tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi serta semua warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama dalam kegiatan ekonomi.

Ø  Tercermin dalam UUD 1945:

v  Pasal 27 ayat 2: pekerjaan dan penghidupan yang layak

v  Pasal 28C: mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya ....

v  Pasal 28D ayat 2: berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

v  Pasal 28H ayat 4: berhak atas hak milik pribadi ....

ü  Dalam bidang hukum dan politik

Ø  Tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi dalam berbagai urusan hukum dan politik, dan semua warga negara memperoleh perlindungan hukum yang sama, serta kesempatan yang sama dalam berbagai aktivitas politik.

Ø  Tercantum dalam UUD 1945:

v  Pasal 28D ayat 1: berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

v  Pasal 28D ayat 3: berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

v  Pasal 28E ayat 3: berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

v  Pasal 28G: berhak atas suaka politik dari negara lain.

Ø  Contoh persamaan dalam bidang hukum dalam hal proses hukum seperti: proses peradilan, proses perizinan, pengurusan perjanjian, dan sebagainya.

Ø  Contoh persamaan dalam bidang politik dalam hal ketentuan mengenai pemilihan umum, pemilihan kepada daerah, pendirian organisasi kemasyarakatan, pendirian partai politik, mekanisme unjuk rasa, dan sebagainya.

ü  Dalam bidang keagamaan dan bidang sosial budaya

Ø  Tidak boleh ada pengistimewaan demikian pula diskriminasi dalam berbagai urusan keagamaan dan sosial budaya, serta semua warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan berbagai aktivitas keagamaan dan sosial budaya.

Ø  Tercermin dalam UUD 1945:

v  Pasal 28C ayat 1: berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya ....

v  Pasal 28E ayat 1: berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran..

v  Pasal 28E ayat 2: berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

v  Pasal 28F: berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi ....

v  Pasal 28I ayat 3: identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati ....

v  Pasal 29 ayat 2: memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu

v  Pasal 31 ayat 1: berhak mendapatkan pendidikan.

ü  Dalam bidang pertahanan dan keamanan

Ø  Tidak boleh ada pengistimewaan ataupun diskriminasi dalam berbagai urusan pertahanan dan keamanan, serta semua warga negara memperoleh kesempatan sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas pertahanan dan keamanan.

Ø  Tercermin pada UUD 1945 pasal 30 ayat 1: berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan.

Ø  Contohnya persamaan sama dalam hal memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota TNI maupun anggota POLRI, juga terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

e.       Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku

Upaya mewujudkan persamaan kedudukan warga negara bukanlah upaya sekali selesai. Meskipun konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur hal itu, prinsip tersebut belum terwujud secara optimal. Dalam kehidupan sehari-hari masih bisa ditemui tindakan-tindakan diskriminatif, baik langsung maupun tidak langsung.

Sejumlah peluang dalam mewujudkan prinsip persamaan kedudukan warga negara di Indonesia sebagai berikut: UUD 1945 hasil amandemen memberikan dasar yang kuat bagi upaya pemajuan persamaan kedudukan warga negara di Indonesia.

ü  Demokrasi semakin diterima

ü  Iklim pers yang bebas dan bertanggung jawab

ü  Keterbukaan politik

ü  Menguatnya masyarakat madani (civil society).

Hambatan dalam upaya pemajuan persamaan kedudukan warga negara di Indonesia antara lain:

ü Masih ada individu ataupun kelompok yang merasa lebih tinggi kedudukannya.

ü Masih kuatnya budaya politik patron-klien.

ü Masih kuatnya kecenderungan KKN.

ü Berbagai kelemahan sistem hukum di Indonesia.

ü Masih adanya pandangan dan gerakan ekstrem, radikal, dan intoleran dalam masyarakat.

ü Masih adanya sikap dan perlakuan diskriminatif sejumlah oknum penegak hukum.

Peluang dan hambatan dalam upaya pemajuan persamaan kedudukan warga negara di Indonesia, menyadarkan kita bahwa mewujudan prinsip persamaan kedudukan warga negara di Indonesia merupakan upaya sepanjang hayat. Upaya itu akan terus ada dan memang harus terus ada.

Perlu dilakukan langkah-langkah/ upaya antara lain:

ü Bagi aparat negara:

Ø  Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional dan professional.

Ø  Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan secara memadai.

Ø  Aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang bebas dari tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ø  Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Ø  Aparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-potensi konflik yang mengarah pada SARA.\

ü Bagi masyarakat:

Ø  Secara pribadi, bersikap empati, solider terhadap arang lain, taat asas dan taat aturan.

Ø  Secara sosial, menumbuhkan sikap multikultural, yaitu bersedia menerima adanya kesederajatan di antara keberagaman budaya.

ü Bagi semua pihak:

Ø  Secara berkesinambungan berupaya menumbuhkan budaya multikultural dan gerakan antidiskriminasi di berbagai bidang kehidupan.